Web Online Public Access Catalog - Use the search options to find documents quickly

Search Result

Found 803 from your keywords: Subject : "PEMERINTAHAN"
You currently on page 7 of 81 page(s)
Query took 1.19178 second(s) to complete
Kepeloporan Politik Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Dalam Masa Orde Baru Tahun 1966 - 1971

Kepeloporan Politik Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Dalam Masa Orde Baru Tahun 1966 - 1971

Call Number : S 320 BUD k
Availability : 3 copies available for loan
Gerakan Terorisme di Indonesia Tahun 2001 - 2004

Gerakan Terorisme di Indonesia Tahun 2001 - 2004

Call Number : S 303.625 NUG g
Availability : 2 copies available for loan
Kebijakan Modernisasi Birokrasi Pemerintahan Bumi Putera di Kabupaten Panarukan Jawa Timur Tahun 1870 - 1942.

Kebijakan Modernisasi Birokrasi Pemerintahan Bumi Putera di Kabupaten Panarukan Jawa Timur Tahun 1870 - 1942.

Call Number : S 320.9598024 MUA k
Availability : 2 copies available for loan
Usaha Pemerintah Pendudukan Jepang Mempertahankan Kedudukanya di Jawa 1942 - 1945

Usaha Pemerintah Pendudukan Jepang Mempertahankan Kedudukanya di Jawa 1942 - 1945

Call Number : S 352.04959 8 ARI u
Availability : 3 copies available for loan
Pemerintahan Republik Indonesia Di Yogyakarta Tahun 1946 - 1949

Pemerintahan Republik Indonesia Di Yogyakarta Tahun 1946 - 1949

Call Number : S 321 ABU p
Availability : 2 copies available for loan
Peranan Militer Dalam Sistim Pemerintahan Demokrasi Terpimpin Periode 1959 - 1965

Peranan Militer Dalam Sistim Pemerintahan Demokrasi Terpimpin Periode 1959 - 1965

Call Number : S 321 UMA p
Availability : 2 copies available for loan
Masalah Feodalisme Di Inggris Pada Abad XIII

Masalah Feodalisme Di Inggris Pada Abad XIII

Call Number : S 321.32 SUN m
Availability : 4 copies available for loan
Desa Melek Ekonomi Digital dengan Teknologi Terintegrasi Village Economic Information System

Desa Melek Ekonomi Digital dengan Teknologi Terintegrasi Village Economic Information System

Call Number : KD 352.00705 JUR j c.1
Availability : 1 copies available for loan
Pemilihan kepala daerah sebelum dan setelah judicial review undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah

Pemilihan kepala daerah sebelum dan setelah judicial review undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah

Call Number : S 342.06 KRI p
Availability : 1 copies available for loan
Peranan Badan Pengawas Daerah (BAWASADA) terhadap pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Jember berdasarkan undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah

Peranan Badan Pengawas Daerah (BAWASADA) terhadap pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Jember berdasarkan undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah

Call Number : S 342.09 RUS p
Availability : 1 copies available for loan