Web Online Public Access Catalog - Use the search options to find documents quickly

Search Result

Found 227 from your keywords: Subject : "KORUPSI"
You currently on page 5 of 23 page(s)
Query took 2.34419 second(s) to complete
Studi perbandingan kewenangan antara kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam penyidikan tindak pidana korupsi

Studi perbandingan kewenangan antara kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam penyidikan tindak pidana korupsi

Call Number : S 345.02323 WAH s
Availability : 1 copies available for loan
Suatu analisis tentang pembuktian tindak pidana korupsiPutusan Mahkamah Agung RI No.336.K/Pid/2000

Suatu analisis tentang pembuktian tindak pidana korupsiPutusan Mahkamah Agung RI No.336.K/Pid/2000

Call Number : S 345.023 EKO s
Availability : 1 copies available for loan
Analisis yuridis sistem pembuktian tindak pidana korupsiStudi perbandingan antara pengadilan negeri dengan pengadilan tindak pidana korupsi

Analisis yuridis sistem pembuktian tindak pidana korupsiStudi perbandingan antara pengadilan negeri dengan pengadilan tindak pidana korupsi

Call Number : S 345.06 SUT a
Availability : 1 copies available for loan
Analisis yuridis putusan mahkamah agng tentang pemidanaan dalam tindak pidana korupsi secara berlanjut (Putusan Mahkamah Agung nomor:719K/PID.Sus/2010)

Analisis yuridis putusan mahkamah agng tentang pemidanaan dalam tindak pidana korupsi secara berlanjut (Putusan Mahkamah Agung nomor:719K/PID.Sus/2010)

Call Number : S 345.023 23 SAN a
Availability : 1 copies available for loan
Gratifikasi menurut undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi

Gratifikasi menurut undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi

Call Number : S 345.023 23 TAR g
Availability : none copy available
Corruption Prevention in Legislative Drafting in Indonesia

Corruption Prevention in Legislative Drafting in Indonesia

Call Number : KD 345.023 ANG c
Availability : 2 copies available for loan
Kewenangan Penyidik Militer Terhadap Tindak Pidana Korupsi Secara Koneksitas Tanpa Melibatkan Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi

Kewenangan Penyidik Militer Terhadap Tindak Pidana Korupsi Secara Koneksitas Tanpa Melibatkan Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi

Call Number : S 343 HOF k
Availability : 1 copies available for loan
Penerapan Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti untuk Pemulihan Kerugian Keuangan Negara oleh Korporasi yang Melakukan Tindakan Pidana Korupsi

Penerapan Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti untuk Pemulihan Kerugian Keuangan Negara oleh Korporasi yang Melakukan Tindakan Pidana Korupsi

Call Number : s 340.05 NOV p
Availability : 2 copies available for loan
Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Persero

Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Persero

Call Number : S 345.023 BUR k
Availability : 2 copies available for loan
Gratifikasi Layanan Seksual Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Gratifikasi Layanan Seksual Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Call Number : S 345.02323 RAC g
Availability : 2 copies available for loan