Web Online Public Access Catalog - Use the search options to find documents quickly

Search Result

Found 156 from your keywords: Subject : "HUKUM TATA NEGARA"
You currently on page 2 of 16 page(s)
Query took 1.59862 second(s) to complete
Perbandingan yuridis antara republik Indonesia dengan Amerika serikat tentang proses pemberhentian presiden atau wakil presiden atas perbuatan tercela

Perbandingan yuridis antara republik Indonesia dengan Amerika serikat tentang proses pemberhentian presiden atau wakil presiden atas perbuatan tercela

Call Number : S 342.062 FIT p
Availability : 1 copies available for loan
Urgensi pendekatan hukum progresif oleh hakim Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi (dari keadilan formalistik menuju keadilan substantif)

Urgensi pendekatan hukum progresif oleh hakim Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi (dari keadilan formalistik menuju keadilan substantif)

Call Number : S 342.7 SUR u
Availability : 1 copies available for loan
Peradilan konstitusi di sepuluh negara

Peradilan konstitusi di sepuluh negara

Call Number : OR 342.02 ASS p
Availability : 18 copies available for loan
Ilmu Negara

Ilmu Negara

Call Number : OR 342 LUB i
Availability : 3 copies available for loan
Ius Constituendum: Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia

Ius Constituendum: Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia

Call Number : OR 342 ARF i
Availability : 5 copies available for loan
Words and phrases legally defined volume 3: K-Q

Words and phrases legally defined volume 3: K-Q

Call Number : R 342.009 171 241 WOR w
Availability : 1 copies available for loan
Perbandingan (antar) hukum tatanegara : himpunan kuliah

Perbandingan (antar) hukum tatanegara : himpunan kuliah

Call Number : OR 342 SOE p
Availability : 7 copies available for loan
Kajian yuridis pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di kota Depok

Kajian yuridis pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di kota Depok

Call Number : S 342.7 KRI k
Availability : 1 copies available for loan
Alternatif Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Dalam Sistem Katatanegaraan Indonesia

Alternatif Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Dalam Sistem Katatanegaraan Indonesia

Call Number : S 342.7 TAM a
Availability : 2 copies available for loan
Kewenangan Menteri Dalam Negeri Dalam Membatalkan Peraturan Daerah Provinsi (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XIV/2016)

Kewenangan Menteri Dalam Negeri Dalam Membatalkan Peraturan Daerah Provinsi (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XIV/2016)

Call Number : S 342.7 JUL k
Availability : 2 copies available for loan