Web Online Public Access Catalog - Use the search options to find documents quickly

Search Result

Found 108 from your keywords: Subject : "HUKUM KONSTITUSI"
You currently on page 2 of 11 page(s)
Query took 1.01676 second(s) to complete
Implikasi Netralisasi Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024

Implikasi Netralisasi Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024

Call Number : TS 342 PUT i c.1
Availability : 1 copies available for loan
Kepastian Hukum atas Pemeriksaan Setempat terhadap Sengketa Tanah dalam Perkara Perdata

Kepastian Hukum atas Pemeriksaan Setempat terhadap Sengketa Tanah dalam Perkara Perdata

Call Number : TS 342 BEN k c.1
Availability : 1 copies available for loan
Kebijakan Naturalisasi Istimewa Bagi Pemain Sepak Bola Asing Berdasarkan Undang-Undang Kewarganegaraan Indonesia

Kebijakan Naturalisasi Istimewa Bagi Pemain Sepak Bola Asing Berdasarkan Undang-Undang Kewarganegaraan Indonesia

Call Number : S 342 MAU k c.1
Availability : 1 copies available for loan
Dampak Overcrowded Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Upaya Pemenuhan Hak Kesehatan Warga Binaan Pemasyarakatan Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang)

Dampak Overcrowded Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Upaya Pemenuhan Hak Kesehatan Warga Binaan Pemasyarakatan Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang)

Call Number : S 342 YUF d c.1
Availability : 2 copies available for loan
Urgensi Ambang Batas Pencalonan Presiden Dan Parlemen Berdasarkan Prinsip Demokrasi: Implikasi Terhadap Representasi Dan Stabilitas Pemerintahan Indonesia

Urgensi Ambang Batas Pencalonan Presiden Dan Parlemen Berdasarkan Prinsip Demokrasi: Implikasi Terhadap Representasi Dan Stabilitas Pemerintahan Indonesia

Call Number : S 342 ANN u c.1
Availability : 2 copies available for loan
Pengaturan Pengawasan Konten Layanan Video On Demand Oleh Komisi Penyiaran Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran

Pengaturan Pengawasan Konten Layanan Video On Demand Oleh Komisi Penyiaran Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran

Call Number : S 342 DEA p c.1
Availability : 1 copies available for loan
Kebijakan Kepala Desa Dalam Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Lubawang

Kebijakan Kepala Desa Dalam Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Lubawang

Call Number : S 342 WAH k c.1
Availability : 2 copies available for loan
Program Redistribusi Tanah sebagai Bagian dari Reforma Agraria di Kabupaten Jember

Program Redistribusi Tanah sebagai Bagian dari Reforma Agraria di Kabupaten Jember

Call Number : S 342 AIN p c.1
Availability : 1 copies available for loan
Reformulasi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat terhadap Intelijen Negara

Reformulasi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat terhadap Intelijen Negara

Call Number : TS 342 PUT r c.1
Availability : 1 copies available for loan
Pergeseran Kewenangan Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara Dari Pemerintah Daerah Ke Pemerintah Pusat

Pergeseran Kewenangan Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara Dari Pemerintah Daerah Ke Pemerintah Pusat

Call Number : S 342 MUB p c.1
Availability : 2 copies available for loan