Web Online Public Access Catalog - Use the search options to find documents quickly

Search Result

Found 164 from your keywords: Subject : "KONSTITUSI"
You currently on page 16 of 17 page(s)
Query took 2.04829 second(s) to complete
Jurnal Konstitusi FH. Universitas Padjajaran, Vol. III, No. 1, Juni 2011, No. Klas SER 342.005 JUR j:Hubungan kepala daerah dan dewan perwakilan rayat daerah (DPRD) dalam penetapan dan pengundangan peraturan daerah

Jurnal Konstitusi FH. Universitas Padjajaran, Vol. III, No. 1, Juni 2011, No. Klas SER 342.005 JUR j:Hubungan kepala daerah dan dewan perwakilan rayat daerah (DPRD) dalam penetapan dan pengundangan peraturan daerah

Call Number : ART 342.005 JUR j
Availability : none copy available
Jurnal Konstitusi FH. Universitas Padjajaran, Vol. III, No. 1, Juni 2011, No. Klas SER 342.005 JUR j:Deliberasi dalam proses demokrasi elektoral:Praktik forum konstituen dalam pilkada kabupaten Bandung

Jurnal Konstitusi FH. Universitas Padjajaran, Vol. III, No. 1, Juni 2011, No. Klas SER 342.005 JUR j:Deliberasi dalam proses demokrasi elektoral:Praktik forum konstituen dalam pilkada kabupaten Bandung

Call Number : ART 342.005 JUR j
Availability : none copy available
Jurnal Konstitusi FH. Universitas Padjajaran, Vol. III, No. 1, Juni 2011, No. Klas SER 342.005 JUR j:Perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala dan perspektif hukum acara mahkamah konstitusi

Jurnal Konstitusi FH. Universitas Padjajaran, Vol. III, No. 1, Juni 2011, No. Klas SER 342.005 JUR j:Perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala dan perspektif hukum acara mahkamah konstitusi

Call Number : ART 342.005 JUR j
Availability : none copy available
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Undang-undang Republik Indonesia nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 8 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Undang-undang Republik Indonesia nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 8 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang Mahkamah Konstitusi

Call Number : R 342 IND u
Availability : 20 copies available for loan
Implikasi Hukum Dihapusnya Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional dan Sekolah Bertaraf Internasional oleh Mahkamah Konstitusi

Implikasi Hukum Dihapusnya Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional dan Sekolah Bertaraf Internasional oleh Mahkamah Konstitusi

Call Number : S 340 ERN i
Availability : 1 copies available for loan
Kajian yuridis ditolaknya permohonan Uji Materiil Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi oleh Mahkamah Konstitusi:Studi Putusan Nomor 81/PUU-X/2012

Kajian yuridis ditolaknya permohonan Uji Materiil Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi oleh Mahkamah Konstitusi:Studi Putusan Nomor 81/PUU-X/2012

Call Number : S 347.03 RAH k
Availability : 1 copies available for loan
Kajian yuridis permohonan pembubaran partai politik oleh perorangan:Studi Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 53/PUU-IX/2011

Kajian yuridis permohonan pembubaran partai politik oleh perorangan:Studi Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 53/PUU-IX/2011

Call Number : S 347.03 WAF k
Availability : 1 copies available for loan
Kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan tingkat pertama dan terakhir untuk melindungi hak konstitusional warga negara

Kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan tingkat pertama dan terakhir untuk melindungi hak konstitusional warga negara

Call Number : S 347.03 TRI k
Availability : 1 copies available for loan
Kewenangan majelis kehormatan dalam mengawasi hakim mahkamah konstitusi berdasarkan undang-undang nomor 8 tahun 2011 tentang perubahan atas undang-undang nomor 24 tahun 2003 tentang mahkamah konstitusi

Kewenangan majelis kehormatan dalam mengawasi hakim mahkamah konstitusi berdasarkan undang-undang nomor 8 tahun 2011 tentang perubahan atas undang-undang nomor 24 tahun 2003 tentang mahkamah konstitusi

Call Number : S 347.03 ALI k
Availability : 1 copies available for loan
Konstitusi HAM:Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 & Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Konstitusi HAM:Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 & Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Call Number : OR 342.02 KUR k
Availability : 3 copies available for loan