Sebagai salah satu cara pengelolaan sumber daya alam Indonesia yang melimpah,
tidak dapat dimungkiri bahwa pertambangan memberikan dampak yang
langsung dan juga ekstensif terhadap keberlanjutan lingkungan. Untuk itu, selain
regulasi, diperlukan praktik penertiban pertambangan yang melibatkan aparat
hukum, yakni Kepolisian.
Dalam buku ini, dikupas tuntas praktik, dampak, berikut tata cara penertiban
Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang selama ini merugikan masyarakat,
terutama di Gunung Botak, Maluku. Melalui perannya sebagai penegak hukum,
penulis menyusun paparan yang komprehensif mengenai penataan PETI. Dalam
hal ini, model teoretis struktural peran Polri diharapkan dapat mendorong pencapaian
praktik-praktik pertambangan yang berkelanjutan.