Disahkannya UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (UU Pemasyarakatan 2022) dan disahkannya UU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru (UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP 2023) yang memunculkan alternatif dalam penghukuman berupa pidana kerja sosial telah memberikan perubahan besar bagi akhir dari sistem pemindanaan dalam tata peradilan pidana, tetapi sebagai subsistem peradilan pidana terpadu yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan. Dengan adanya pengesahan kedua instrumen hukum tersebut, peran pemasyarakatan menjadi semakin penting dan luas karena keterlibatannya sejak tahap pra-ajudikasi. Semakin pentingnya peran Pemasyarakatan membuat peran Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) menjadi semakin penting dalam penerapan Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT) agar dapat berjalan dengan baik. Buku ini akan menguraikan berbagai permasalahan dalam kebijakan, pengelolaan Sumber Daya Manusia, infrastruktur, dan kolaborasi antara Kemasyarakatan dengan Aparat Penegak Hukum dan mendukung peran penting penggunaan litmas dalam SPPT. Selain itu, buku ini juga membahas rekomendasi kebijakan untuk memperkuat peran Pemasyarakatan melalui Litmas di Sppt.