Sebagai realisasi otonomi daerah terutama otonomi desa, perlu dibentuk
suatu peraturan desa, produk hukum untuk mengatur hal-hal apa saja yang dirasa
perlu di atur di desa. Peraturan desa disini berkaitan dengan pengelolaan Tanah
Kas Desa. Di Desa pada umumnya, Penggunaan tanah kas desa atau TKD yang
menjadi sumber kekayaan desa menerapkan sistem yang bermacam-macam.
Di Desa Sarimulyo, pengelolaan TKD telah diatur dalam Peraturan Desa
No. 04 tahun 2012 tentang Panitia Lelang. Kebijakan TKD ini menerapkan sistem
penyewaan, TKD dimanfaatkan sebagai tambahan tunjangan bagi perangkat desa,
karena mengemban tugas berat sebagai abdi masyarakat.
Dalam penetapan Peraturan Desa, Kepala Desa dan Badan
Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki posisi yang setara. BPD merupakan
lembaga perwakilan yang menerapkan nilai-nilai demokrasi, partisipasi dan
transparansi terkait dengan keterlibatan dan penyaluran informasi peraturan desa
kepada masyarakat. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan
mendeskripsikan perumusan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah desa
sarimulyo terkait penyewaan tanah kas desa.
Penelitian ini dilakukan di Desa Sarimulyo Kecamatan Jombang
Kabupaten Jember pada bulan September sampai November 2013. Jenis data yang
dibutuhkan adalah berupa data primer maupun data sekunder. Data diperoleh dari
informan inti yakni Kepala Desa, Ketua dan wakil Ketua BPD Sarimulyo alat pengumpulan data yang digunakan antara lain wawancara secara
mendalam dan observasi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan
menggunakan model alur yang dikemukakan oleh Milles dan Huberman.
Hasil analisisnya menyatakan bahwa perumusan kebijakan model elitis
menghasilkan produk kebijakan yang secara praksis berhasil, karena
pertimbangan bahwa tujuan kebijakan TKD adalah untuk pendapatan perangkat
desa dalam menjalankan tugasnya, sehingga masyarakat tidak harus menerima
informasi terkait penyewaan TKD. Tidak adanya informasi yang diterima
masyarakat tersebut disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal. Faktor
internal berkaitan dengan kondisi sebagian besar masyarakat yang masih awam
dengan berbagai produk hukum ditingkat desa, terutama saat produk hukum
tersebut masih dalam tahap pembahasan. Mereka kurang memiliki kemampuan,
kemauan dan kesadaran untuk terlibat dalam proses penetapan kebijakan melalui
proses partisipasi. Faktor eksternal berkaitan dengan lemahnya lembaga yang
seharusnya dapat memberikan informasi dan mendorong partisipasi masyarakat,
yaitu BPD.

070910201117

Perpustakaan Pusat UNEJ (Gudang)

Available but not for loan - Gudang