Web Online Public Access Catalog - Use the search options to find documents quickly

Search Result

Found 7 from your keywords: Subject : "HUKUM KEHUTANAN"
Query took 1.18684 second(s) to complete
Kajian yuridis tentang social forestry (kehutanan sosial):(Studi kasus tentang social forestry di Desa Burno, BKPH Senduro, RPH Senduro, KPH Probolinggo, Unit Jawa Timur

Kajian yuridis tentang social forestry (kehutanan sosial):(Studi kasus tentang social forestry di Desa Burno, BKPH Senduro, RPH Senduro, KPH Probolinggo, Unit Jawa Timur

Call Number : S 346.046 75 YAS k
Availability : 1 copies available for loan
Analisis yuridis tentang tindak pidana pengiriman tenaga kerja Indonesia keluarga negeri secara tidak sah(perkara Nomor 478/Pid.B/2006/PN.Bwi)

Analisis yuridis tentang tindak pidana pengiriman tenaga kerja Indonesia keluarga negeri secara tidak sah(perkara Nomor 478/Pid.B/2006/PN.Bwi)

Call Number : S 345.02 SIN i
Availability : 1 copies available for loan
Aspek Hukum Kebijakan SOCIAL FORESTRY DAPARTEMAN KEHUTANAN DI KAWASAN BALAI TAMAN NASIONAL MERU BETIRI

Aspek Hukum Kebijakan SOCIAL FORESTRY DAPARTEMAN KEHUTANAN DI KAWASAN BALAI TAMAN NASIONAL MERU BETIRI

Call Number : S 346.04675 SUB a
Availability : 1 copies available for loan
Implementasi wewenang Depertemen Kehutanan menurut peraturan Menteri Kehutanan nomor P.01/MENHUT-11/2004 tentang pemberdayaan masyarakat di dalam dan atau sekitar hutan dalam rangka social forestry:(studi kaus di Taman Nasional Meru Betiri Kabupaten Jember)

Implementasi wewenang Depertemen Kehutanan menurut peraturan Menteri Kehutanan nomor P.01/MENHUT-11/2004 tentang pemberdayaan masyarakat di dalam dan atau sekitar hutan dalam rangka social forestry:(studi kaus di Taman Nasional Meru Betiri Kabupaten Jember)

Call Number : S 346.046 75 SOE i
Availability : 1 copies available for loan
Prinsip perlindungan hutan dalam rangka pelestarian sumber daya alam (Hutan) melalui pemberdayaan masyarakat berdasarkan konsep otonomi daerah (Kajian terhadap kebijakan pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tengah)

Prinsip perlindungan hutan dalam rangka pelestarian sumber daya alam (Hutan) melalui pemberdayaan masyarakat berdasarkan konsep otonomi daerah (Kajian terhadap kebijakan pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tengah)

Call Number : TS 346.046 75 PAT p
Availability : 1 copies available for loan
Analisis yuridis surat keputusan Menteri Kehutanan nomor 44/MENHUUT-II/2005 tentang penunjukan kawasan hutan dalam rangka pembangunan daerah di Provinsi Sumatra Utara

Analisis yuridis surat keputusan Menteri Kehutanan nomor 44/MENHUUT-II/2005 tentang penunjukan kawasan hutan dalam rangka pembangunan daerah di Provinsi Sumatra Utara

Call Number : S 346.046 75 PRA a
Availability : 1 copies available for loan
Hukum Kehutanan:Prinsip hukum pelestarian fungsi lingkungan hidup dalam kebijakan pengelolaan kawasan hutan berkelanjutan

Hukum Kehutanan:Prinsip hukum pelestarian fungsi lingkungan hidup dalam kebijakan pengelolaan kawasan hutan berkelanjutan

Call Number : OR 346.046 75 ISK h
Availability : 3 copies available for loan