Web Online Public Access Catalog - Use the search options to find documents quickly

Search Result

Found 6063 from your keywords: Subject : "UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN"
You currently on page 4 of 607 page(s)
Query took 1.10625 second(s) to complete
Penegakkan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) Sebagai Sarana Mewujudkan Pemilihan Umum Bersih

Penegakkan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) Sebagai Sarana Mewujudkan Pemilihan Umum Bersih

Call Number : S 342.07 ILB p
Availability : 1 copies available for loan
Ketentuan Presidential Threshold Dalam Percalonan Presiden Dan Wakil Presiden Oleh Partai Politik Di Indonesia

Ketentuan Presidential Threshold Dalam Percalonan Presiden Dan Wakil Presiden Oleh Partai Politik Di Indonesia

Call Number : S 342.07 SAN k
Availability : 1 copies available for loan
Landasan dan Teknik Perundang-undangan

Landasan dan Teknik Perundang-undangan

Call Number : OR 348 LUB l
Availability : 14 copies available for loan
Indonesia doesn't Need to Further Blasphemy Law

Indonesia doesn't Need to Further Blasphemy Law

Call Number : KD 348.03 KHA i
Availability : 2 copies available for loan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan

Call Number : SER 348.02 WAR w
Availability : 2 copies available for loan
Himpunan peraturan-peraturan ordonansi terpenting bagi penegak hukum

Himpunan peraturan-peraturan ordonansi terpenting bagi penegak hukum

Call Number : R 348 HIM
Availability : 1 copies available for loan
Himpunan ketetapan ketetapan MPR 1983disertai nama-nama anggota DPR/MPR pemilu 1982 dan susunan kabinet pembangunan IV

Himpunan ketetapan ketetapan MPR 1983disertai nama-nama anggota DPR/MPR pemilu 1982 dan susunan kabinet pembangunan IV

Call Number : R 348.02 HIM
Availability : 9 copies available for loan
HUKUM PERUMAHAN

HUKUM PERUMAHAN

Call Number : OR 346.04 SAN h
Availability : 2 copies available for loan
Penetapan Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Bumi Dan bangunan Dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Bagian Daerah Serta Pajak Bumi Dan Bangunan Dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Bagian Pemerintah Pusat Yang Dibagikan Kepada Seluruh Kabupaten Dan Kota Tahun Anggaran 2006:Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.02/2006 Tanggal 13 Maret 2006

Penetapan Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Bumi Dan bangunan Dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Bagian Daerah Serta Pajak Bumi Dan Bangunan Dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Bagian Pemerintah Pusat Yang Dibagikan Kepada Seluruh Kabupaten Dan Kota Tahun Anggaran 2006:Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.02/2006 Tanggal 13 Maret 2006

Call Number : SER 348.02 WAR w
Availability : 1 copies available for loan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pembentukan 13 (tiga belas) kecamatan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, Toba Samosir, Labuhan Batu, dan Langkat Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pembentukan 13 (tiga belas) kecamatan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, Toba Samosir, Labuhan Batu, dan Langkat Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara

Call Number : SER 348.02 WAR w
Availability : 1 copies available for loan