Web Online Public Access Catalog - Use the search options to find documents quickly

Search Result

Found 70 from your keywords: Subject : "PEMERINTAHAN LOKAL"
You currently on page 7 of 7 page(s)
Query took 1.34861 second(s) to complete
Peran Kepala Desa Dalam Melaksanaan Pembangunan desa Khususnya Pengembangan Objek Wisata

Peran Kepala Desa Dalam Melaksanaan Pembangunan desa Khususnya Pengembangan Objek Wisata

Call Number : S 342.09 BAH p
Availability : 1 copies available for loan
Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Call Number : S 342.09 PRA p
Availability : 1 copies available for loan
Implikasi Pembentukan Daerah Otonom Baru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Implikasi Pembentukan Daerah Otonom Baru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Call Number : S 342.09 FEB i
Availability : 1 copies available for loan
Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Melakukan Kerjasama Antar Daerah Berdasar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Melakukan Kerjasama Antar Daerah Berdasar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

Call Number : S 342.09 AYU k
Availability : 1 copies available for loan
Kewenangan Camat Dalam Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Kewenangan Camat Dalam Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Call Number : S 342.09 RAH k
Availability : 1 copies available for loan
Diskresi Pemberhentian Sekretaris Dewan Penvakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember

Diskresi Pemberhentian Sekretaris Dewan Penvakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember

Call Number : TS 342.09 HEN d
Availability : 1 copies available for loan
Akibat Hukum Pemekaran Daerah Terhadap Pemilihan Umum Legislatif Daerah Baru

Akibat Hukum Pemekaran Daerah Terhadap Pemilihan Umum Legislatif Daerah Baru

Call Number : S 342.09 ALY a
Availability : 1 copies available for loan