Web Online Public Access Catalog - Use the search options to find documents quickly

Search Result

Found 33 from your keywords: Subject : "HUKUM PERS"
You currently on page 3 of 4 page(s)
Query took 1.37544 second(s) to complete
Tinjauan Hukum Terhadap Menara Bersama Telekomunikasi Dikaitkan dengan Persaingan Usaha Antar Penyedia Jasa Telekomunikasi

Tinjauan Hukum Terhadap Menara Bersama Telekomunikasi Dikaitkan dengan Persaingan Usaha Antar Penyedia Jasa Telekomunikasi

Call Number : S 343.0721 DHA t
Availability : 1 copies available for loan
Hukum Perselisihan Partai Politik

Hukum Perselisihan Partai Politik

Call Number : OR 347.09 RAC h
Availability : 5 copies available for loan
Perlindungan hukum bagi kebebasan pers dan tanggunggugat perusahaan

Perlindungan hukum bagi kebebasan pers dan tanggunggugat perusahaan

Call Number : S 343.099 8 KHU p
Availability : 1 copies available for loan
Implementasi kemerdekaan pers dalam mengemukakan informasi menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers:(kajian tentang asas kebebasan yang bertanggung jawab)

Implementasi kemerdekaan pers dalam mengemukakan informasi menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers:(kajian tentang asas kebebasan yang bertanggung jawab)

Call Number : S 343.099 8 YAM i
Availability : 1 copies available for loan
Hukum perselisihan:Konflik kompetensi & pluralisme hukum orang pribumi

Hukum perselisihan:Konflik kompetensi & pluralisme hukum orang pribumi

Call Number : OR 346.03 SUP h
Availability : 4 copies available for loan
Tanggung Jawab Pegawai Perantara Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember Selaku Mediator Dalam Upaya Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial bagi Pekerja Yang Meninggal Dunia

Tanggung Jawab Pegawai Perantara Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember Selaku Mediator Dalam Upaya Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial bagi Pekerja Yang Meninggal Dunia

Call Number : S 346.03 ERM t
Availability : 1 copies available for loan
Eksistensi Pasal 33 (h) Peraturan Menteri Penerangan RI no.01/PER/MENPEN/1984 tentang surat ijin usaha penerbitan pers sebagai peraturan Pelaksana Undang-Undang Ketentuan Pokok Pers dalam era pers Pancasila.

Eksistensi Pasal 33 (h) Peraturan Menteri Penerangan RI no.01/PER/MENPEN/1984 tentang surat ijin usaha penerbitan pers sebagai peraturan Pelaksana Undang-Undang Ketentuan Pokok Pers dalam era pers Pancasila.

Call Number : S 343.0998 RIS e
Availability : 1 copies available for loan
Kebebasan pers di dalam Undang-Undang nomor 40 tahun 1999 dan pertanggungjawabannya menurut kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia

Kebebasan pers di dalam Undang-Undang nomor 40 tahun 1999 dan pertanggungjawabannya menurut kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia

Call Number : S 343.0998 SUB k
Availability : 1 copies available for loan
Kajian yuridis tentang pertanggungjawaban pidana penulis berita opini dalam media masa cetak: (Studi kasus terhadap opini Lin Che Wei tentang skandal Bank Lippo)

Kajian yuridis tentang pertanggungjawaban pidana penulis berita opini dalam media masa cetak: (Studi kasus terhadap opini Lin Che Wei tentang skandal Bank Lippo)

Call Number : S 343.099 8 UTO k
Availability : 1 copies available for loan
Kajian Undang-Undang nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers sebagai Lex Specialis KUHP

Kajian Undang-Undang nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers sebagai Lex Specialis KUHP

Call Number : S 343.099 8 KHA k
Availability : 1 copies available for loan