Web Online Public Access Catalog - Use the search options to find documents quickly

Search Result

Found 93 from your keywords: Subject : "PEMERINTAH DAERAH"
You currently on page 2 of 10 page(s)
Query took 1.46895 second(s) to complete
Politik Hukum Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Kesehatan Dalam Rangka Penanganan Wabah Pandemi Covid-19

Politik Hukum Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Kesehatan Dalam Rangka Penanganan Wabah Pandemi Covid-19

Call Number : S 352.14 ARI p
Availability : 1 copies available for loan
Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Penyediaan Sarana Dan Prasarana Bagi Penyandang Disabilitas Menurut Undang Undang Nomor 8 Tahun 2016

Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Penyediaan Sarana Dan Prasarana Bagi Penyandang Disabilitas Menurut Undang Undang Nomor 8 Tahun 2016

Call Number : S 343.07 KAS t
Availability : 2 copies available for loan
Otonomi Daerah dan Daerah Otonom

Otonomi Daerah dan Daerah Otonom

Call Number : OR 352.14 WID o
Availability : 17 copies available for loan
Faktor Determinan Kemandirian Fiskal Daerah Di Kabupaten Lumajang Periode 2009-2019

Faktor Determinan Kemandirian Fiskal Daerah Di Kabupaten Lumajang Periode 2009-2019

Call Number : S 352.14 SAR f
Availability : 1 copies available for loan
Bahan Pokok Penyuluhan Hukum :Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah

Bahan Pokok Penyuluhan Hukum :Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah

Call Number : R 342.09 IND b
Availability : 3 copies available for loan
Kebijakan Pemerintah Daerah Banyuwangi Dalam Pengelolaan Sumber Daya Laut Menuju Kemandirian Ekonomi Menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Kebijakan Pemerintah Daerah Banyuwangi Dalam Pengelolaan Sumber Daya Laut Menuju Kemandirian Ekonomi Menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Call Number : S 352 UDI k
Availability : 1 copies available for loan
Perkembangan Garis-Garis Politik dan Perundang-Undangan Pemerintah Daerah

Perkembangan Garis-Garis Politik dan Perundang-Undangan Pemerintah Daerah

Call Number : OR 342.09 LUB p
Availability : 5 copies available for loan
Himpunan Peraturan Tentang Pemerintahan Daerah:Undang-Undang No.99 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Undang-undang No.25 tahun 1999 tentang perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah. Dokumen Daerah Istimewa. Data Wilayah Dan Jumlah Penduduk

Himpunan Peraturan Tentang Pemerintahan Daerah:Undang-Undang No.99 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Undang-undang No.25 tahun 1999 tentang perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah. Dokumen Daerah Istimewa. Data Wilayah Dan Jumlah Penduduk

Call Number : R 342.09 HIM h
Availability : 3 copies available for loan
Fungsi Pemerintah Daerah dalam pembuatan Peraturan Daerah

Fungsi Pemerintah Daerah dalam pembuatan Peraturan Daerah

Call Number : OR 352 MIS f
Availability : 5 copies available for loan
Pilkada Bima 2005:Era Baru Demokratisasi Lokal Indonesia

Pilkada Bima 2005:Era Baru Demokratisasi Lokal Indonesia

Call Number : OR 352 THU p
Availability : 2 copies available for loan