Web Online Public Access Catalog - Use the search options to find documents quickly

Search Result

Found 156 from your keywords: Subject : "HUKUM TATA NEGARA"
You currently on page 15 of 16 page(s)
Query took 1.06851 second(s) to complete
Hukum Tata Negara Republik Indonesia.1

Hukum Tata Negara Republik Indonesia.1

Call Number : OR 342.095 98 KAN h
Availability : 2 copies available for loan
Pembuatan peraturan daerah di Kabupaten Situbondo berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999

Pembuatan peraturan daerah di Kabupaten Situbondo berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999

Call Number : S 342.09 BUD p
Availability : 1 copies available for loan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang penataan ruang:Studi tentang Perencanaan Tata Ruang di Kabupaten Jember

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang penataan ruang:Studi tentang Perencanaan Tata Ruang di Kabupaten Jember

Call Number : S 342 HAD p
Availability : 1 copies available for loan
Tinjauan tentang tingkat pengetahuan masyarakat terhadap akta kelahiran di desa KaligondoKecamatan Genteng Kab. Banyuwangi

Tinjauan tentang tingkat pengetahuan masyarakat terhadap akta kelahiran di desa KaligondoKecamatan Genteng Kab. Banyuwangi

Call Number : KKI 342 SUG t
Availability : none copy available
Hukum Tata Negara hubungan fungsional antara lembaga-lemabaga negara tingkat pusat menurut UUD RI 1945

Hukum Tata Negara hubungan fungsional antara lembaga-lemabaga negara tingkat pusat menurut UUD RI 1945

Call Number : OR 342 SOE h
Availability : 1 copies available for loan
Implementasi pasal 28 Undang-undang dasar 1945 dalam bidang partai politikpada era reformasi.

Implementasi pasal 28 Undang-undang dasar 1945 dalam bidang partai politikpada era reformasi.

Call Number : S, 342, PRI, i.
Availability : 1 copies available for loan
Tugas Kepala Desa Mlokorejo Kec. Puger Kab. Dati II Jember dalam meningkatkan Desa Mlokorejo menjadi Desa Swasembada Mantap Kedua

Tugas Kepala Desa Mlokorejo Kec. Puger Kab. Dati II Jember dalam meningkatkan Desa Mlokorejo menjadi Desa Swasembada Mantap Kedua

Call Number : S 352 WID t
Availability : 1 copies available for loan
Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia

Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia

Call Number : OR 342 SOE b
Availability : 4 copies available for loan
Undang-Undang Dasar 1945:P-4, GBHN, TAP-TAP MPR 1983

Undang-Undang Dasar 1945:P-4, GBHN, TAP-TAP MPR 1983

Call Number : R 342.02 IND u
Availability : 1 copies available for loan
Peran dan pertanggungjawaban Dewan Perwakilan RakyatKajian di DPRD Propinsi DKI Jakarta

Peran dan pertanggungjawaban Dewan Perwakilan RakyatKajian di DPRD Propinsi DKI Jakarta

Call Number : OR 342.05 NAP p c.1
Availability : 1 copies available for loan