Web Online Public Access Catalog - Use the search options to find documents quickly

Search Result

Found 156 from your keywords: Subject : "HUKUM TATA NEGARA"
You currently on page 13 of 16 page(s)
Query took 0.99802 second(s) to complete
Words and phrass legally defined volume 4: R-Z

Words and phrass legally defined volume 4: R-Z

Call Number : R 342.009 171 241 WOR w
Availability : 1 copies available for loan
Hukum tata negara:Capita selecta

Hukum tata negara:Capita selecta

Call Number : OR 342 BUS h
Availability : 2 copies available for loan
Penyusunan putusan peradilan (yurisprodensi) dan pedoman / petunjuk beracara di depan peradilan bidang tatausaha negara: putusan pengadilan tatausaha negara Ujung Pandang no: 04/SRT.G/TUN/1992/P.TUN.Ujung Pandang, putusan pengadilan tinggi tatausaha negara Ujung Pandang no: 10/Bdg.G.TUN/1992/PT. TUN Ujung Pandang

Penyusunan putusan peradilan (yurisprodensi) dan pedoman / petunjuk beracara di depan peradilan bidang tatausaha negara: putusan pengadilan tatausaha negara Ujung Pandang no: 04/SRT.G/TUN/1992/P.TUN.Ujung Pandang, putusan pengadilan tinggi tatausaha negara Ujung Pandang no: 10/Bdg.G.TUN/1992/PT. TUN Ujung Pandang

Call Number : R 342.066 PEN
Availability : 1 copies available for loan
Penyusunan putusan peradilan (Yurisprodensi) dan pedoman/ petunjuk beracara di depan peradilan bidang perdata: putusan pengadilan negeri Bandung no. 114/1978/c/Bandung, putusan pengadilan tinggi Bandung no. 423/1979?Perd?PTB putusan makamah agung RI no. 1383/c/PDT/1989

Penyusunan putusan peradilan (Yurisprodensi) dan pedoman/ petunjuk beracara di depan peradilan bidang perdata: putusan pengadilan negeri Bandung no. 114/1978/c/Bandung, putusan pengadilan tinggi Bandung no. 423/1979?Perd?PTB putusan makamah agung RI no. 1383/c/PDT/1989

Call Number : R 347.02 PEN
Availability : 2 copies available for loan
Prospek dan kendala implementasi otonomi daerah di Kab,Dat, II Banyuwangi:

Prospek dan kendala implementasi otonomi daerah di Kab,Dat, II Banyuwangi:

Call Number : KKI 342.09 SUH p
Availability : none copy available
Tinjauan yuridis terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang wakil bupati berdasarkan Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah di Kabupaten Jember

Tinjauan yuridis terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang wakil bupati berdasarkan Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah di Kabupaten Jember

Call Number : S 342.08 TRI t
Availability : 1 copies available for loan
Kuliah hukum tata negara

Kuliah hukum tata negara

Call Number : OR 342.07 DJO k
Availability : 1 copies available for loan
Strategi menangani perkara tata usaha negara

Strategi menangani perkara tata usaha negara

Call Number : T 342.02 PRI s
Availability : 1 copies available for loan
Het Staatsrecht van Indonesie: het Formelw systeem

Het Staatsrecht van Indonesie: het Formelw systeem

Call Number : A 342 LOG s
Availability : none copy available
Tinjauan yuridis terhadap TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme

Tinjauan yuridis terhadap TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme

Call Number : S 342 HUT k
Availability : 1 copies available for loan